Kota Bekasi - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat soroti bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih sangat minim untuk keberlangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) di Kota Bekasi, karena ini menyangkut dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK serta dalam rangka pendistribusian tenaga kerja ke berbagai industri khususnya di Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, pada saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 serta monitoring sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) Kota Bekasi. (Senin, 8/01/2024).
Abdul Harris Bobihoe juga menambahkan, saat ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangatlah diperlukan guna menunjang peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktek di BLKK.
“Hal penunjang utama pada BLKK ini ialah peralatan yang menjadi penunjang praktek di BLKK ini harus sesuai dengan yang ada di industri pada saat ini, dengan demikian yang diharapkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK ini otomatis mereka bisa bekerja secara maksimal dan memiliki skill yang diatas rata rata. “ ucapnya”.
Kendati demikian, Abdul Harris Bobihoe menyatakan, kedepan Komisi V akan selalu mengawal keberadaan BLKK ini.
Harris berharap, melalui pelatihan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan memiliki skill serta mampu bersaing di dunia industri. Selain itu, keberadaan BLKK dapat menekan angka pengangguran ditengah masyarakat dan bisa mendapatkan pekerjaan serta menunjang industri.
*Humas DPRD Jabar*
( Roni Santosa )
