Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Dinilai Layak dan Proporsional
KBRN, Jakarta: Direktur Citra Institute, Yusak Farhan, menyayangkan pihak-pihak yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Menurutnya, tidak adil apabila jasa Soeharto di bidang pembangunan diabaikan hanya karena kontroversi politik masa lalunya.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak berarti menghilangkan nalar kritis kita terhadap kepemimpinan Soeharto. Saya kira kita harus fair dan proporsional,” ujar Yusak dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025)
Meskipun Soeharto naik ke tampuk kekuasaan bukan melalui pemilu, namun ia mampu membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat. Hal itu dibuktikan melalui program pembangunan jangka panjang seperti Repelita.
Pengakuan terhadap jasa Soeharto justru dapat menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia. Bangsa yang mampu menempatkan sejarah secara adil tanpa membawa dendam.
“Kalau kita ribut dan dendam terus atas masa lalu, sampai kapan bangsa kita bisa menjadi dewasa. Kita harus bisa menempatkan sejarah secara adil,” ucap Yusak.
Gaya kepemimpinan Soeharto kerap disebut sebagai pemimpin otoriter. Namun, jasa dan perannya dalam menyelamatkan bangsa pasca tragedi 1965 tidak bisa diabaikan.
“Meskipun kepemimpinan politiknya sangat otoriter, tapi Soeharto telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Soeharto turut bekerja dalam upaya penyelamatan bangsa dari potensi disintegrasi pasca tragedi 1965,” ujarnya
Yusak pun menegaskan, bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan kali pertama mencuat. “Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses yang panjang, bahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ucap Yusak
Sebanyak 49 nama diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. 40 nama diusulkan Kemensos pada tahun ini, sedangkan sembilan lainnya merupakan bawaan atau carry over dari tahun sebelumnya.
“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat. Dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya,” kata Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Fadli Zon di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
